Templates by BIGtheme NET
Terbaru
Rumah » informasi » PERUBAHAN NOMENKLATUR KESBANGPOL TAHUN 2013
DSC_0084

PERUBAHAN NOMENKLATUR KESBANGPOL TAHUN 2013

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau disingkatdengan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 telah berubah nomenklaturnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara.

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan tupoksi sebagai penjabaran Perda Nomor 8 Tahun 2013 maka disusun pula pembagian tugas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 19Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam bentuk susunan organisasi sebagai berikut :

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Penanganan Konflik;
  3. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan, Lembaga Perwakilan, dan Partisipasi Politik;
  4. Bidang Pengembangan Budaya Politik; dan
  5. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Di samping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara juga menjalankan fungsi-fungsi lain yakni sebagai berikut :

  1. Tim Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring dan Pelaporan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah  Provinsi Maluku Utara diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
  2. Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Maluku Utara dan sebagai Ketua Dewan Penasehat adalah Wakil Gubernur Maluku Utara.
  3. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara yang baru terbentuk Tahun 2014.
  4. Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan lanjutan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang diketuai oleh Gubernur Maluku Utara.
  5. Tim Pokja Peneliti Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Legislatif Provinsi serta Kabupaten/Kota.
  6. Pembuatan Rekomendasi Penelitian.
  7. Pembuatan Surat keterangan Terdaftar(SKT) Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat
  8. Tim Peneliti Berkas Bantuan Keuangan Partai Politik

Tentang fkptmalut